Makalah - Bimbingan Konseling : Peran Konselor




BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

         Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Dengan adanya sikap tersebut maka seseorang yang memiliki jabatan tertentu dapat mempengaruhi maupun dapat memberikan pengetahuan kepada orang lain. Sedangkan konselor merupakan pendidik profesional yang bertugas memberikan yanan ahli bimbingan dan konseling. Maka peran konselor adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dibidang bimbingan dan konseling yang memiliki keahlian dibidang bimbingan dan konseling dalam memberikan dan membantu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

         Kode etik profesi bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan pekerjaan guru bimbingan dan konseling (konselor). Setiap konselor sejak dibangku kuliah sudah dibekali kode etik profesi konselor baik secara teoritik dan praktik, di laboratorium, di sekolah, di luar sekolah; mereka harus melaksanakan kode etik tersebut sehingga terinternalisasikan dalam setiap kegiatan pelayanan bimbingan dan kon seling.[1]

         Kode etik profesi ini seharusnya menjadi panduan dan landasan kerja setiap konselor dalam meberikan pelayanan kepada setiap klienya. Sehingga setiap perilaku dan kegiatan layanan yang diberikan konselor bersumber pada kode etik profesi bimbingan dan konseling. Makalah ini dimaksudkan untuk mengungkap peran dan kode etik konselor dalam menjalankan pekerjaanya sebagai guru  bimbingan dan konseling di sekolah.

 

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimana Pengertian Peran Konselor dalam Bimbingan Dan Konseling?

2.      Bagaimana Pengertian Kode Etik Konselor dalam Bimbingan dan Konseling?

3.      Bagaimana Implikasi Kode Etik dalam Layanan Bimbingan dan Konseling?

 

C.    Tujuan Masalah

1.      Untuk memaparkan pengertian Konselor dalam Bimbingan dan Konseling.

2.      Untuk memaparkan pengertian Kode Etik Konselor dalam Bimbingan dan Konseling.

3.      Untuk memaparkan Implikasi Kode Etik dalam Layanan Bimbingan dan Konseling.


 

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Tinjauan Peran Konselor

a.      Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya induvidu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Ahmadi memaparkan bahwa peran merupakan aspek dinamis keduudkan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.[2]

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/ diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.[3]

Konselor memliki berbagai peran yang dilaksanakan dalam tugasnya yaitu: Pengertian mengenai konselor sebagai pembimbing, konselor sebagai sahabat, konselor sebagai motivator.

1.    Peran Konselor Sebagai Sahabat

Kualitas lahiriah dari seorang konselor adalah menawan hati, memiliki kemampuan bersikap tenang ketika bersama orang lain, dan memiliki kapasitas untuk berempati. Konselor dalam menjalankan tugasnya biasanya juga sebagai sahabat untuk dapat lebih dekat dalam berkomunikasi denganm para klien. Konselor sebagai sahabat harus dapat menjadi pendengar yang baik dan aktif. Hal ini sangat penting dikarenakan beberapa faktor. Pertama, menunjukkan sikap penuh kepedulian. Kedua, merangsang dan memberanikan klien untuk secara spontan terhadap konselor. Ketiga, menimbulkan situasi yang mengajarkan, keempat, membutuhkan gagasan-gagasan baru. Konselor sebagai sahabat yang baik memiliki kualitas sebagai berikut:

a)   Mampu berhubungan dengan orang-orang dari kalangan sendiri, dan berbagai ide.

b)   Menantang klien dalam konseling dengan cara yang membantu.

c)   Memperlakukan klien dengan cara-cara yang dapat menimbulkan respons yang bermakna

d)   Keinginan untuk berbagi tanggung jawab secara seimbang dengan klien dan konselor.[4]

Dalam kondisi seperti ini maka hubungan konselor yang berperan sebagai sahabat akan dapat membantu klien dengan baik untuk dapat menyelesaikan masalah maupun dalam menjalankan kegiatan yang dibuat oleh konselor.

2.    Peran Konselor Sebagai Motivator

Konselor sebagai pemberi motivasi yaitu memberikan dorongan kepada klien dalam upaya memecahkan masalahnya secara efektif  dan produktif.

Tugas konselor adalah membangkitkan motivasi anak, sehingga ia melakukan belajar.[5] Motivasi dapat timbul dari dalam diri induvidu dan dapat pula timbul akibat pengaruh dari luar dirinya, jelas sebagai berikut:

 

a)        Motivasi Intrinsik, jenis motivasi ini timbul sebagai akibat dari dalam diri induvidu itu sendiri, tanpa ada paksaan dorongan dari orang lain, tapi atas kemauan sendiri.

b)        Motivasi Ekstrinsik yaitu jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar induvidu, apakah karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya ia melakukan sesuatu atau belajar.[6]

Memahami motivasi merupakan satu hal yang sangat penting bagi para konselor dalam proses konseling beberapa alasan yaitu:

a)        Klien harus didorong untuk bekerja sama dengan konseling dan senantiasa berada dalam situasi itu.

b)        Klien harus senantiasa didorong untuk berbuat dan berusaha sesuai tuntutan.

Dengan demikian motivasi dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah kepada suatu tujuan.

3.    Konselor Sebagai Pembimbing

Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan. Konselor atau pendamping dalam tugasnya membantu klien memberikan bimbingan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan konselor harus menjadi teladan yang baik, agar klien merasa termotivasi dalam menyelesaikan masalah kehidupannya.

Sedangkan pembimbing adalah konselor yang memberi bimbingan untuk dapat membantu, mengarahkan, klien dalam menentukan tujuan. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli kepada beberapa seseorang atau beberapa orang induvidu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dimbimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan induvidu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.[7]

 

     Berdasarkan pemaparan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara konselor dan pembimbing yaitu membantu dan mengarahkan klien untuk dapat mengembangkan kemampuan diri klien.

 

b.      Pengertian Konselor

Konselor adalah merupakan sebutan kepada orang yang bekerja di dalam profesi bimbingan dan konseling yang terkait dengan pemberian layanan konseling. Konselor merupakan orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan pemberian layanan bimbingan dan konseling. ”Kepribadian konselor kunci yang berpengaruh dalam hubungan konseling, akan tetapi kepribadian konselor tidak dapat mengganti kekurangan pengetahuan tentang perilaku dan keterampilan konseling.”[8]

 Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan. Konselor atau pendamping dalam tugasnya membantu klien memberikan bimbingan dan mnyelesaikan masalah dalam kehidupan konselor harus menjadi teladan yang baik, agar klien merasa termotivasi dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Sebagai seorang teladan, seharusnya konselor menjadi rujukan bagi klien dalam menjalankan kehidupan. Oleh karena itu sebagai suri tauladan, maka sudah tentu konselor adalah seseorang yang menjadi rujukan dalam perilaku kehidupan sehari-harinya.

Tugas konselor atau pendampung pada dasarnya adalah usaha memberikan bimbingan kepada klien dengan maksud agar klien mampu mengatasi permasalahan dirinya. Tugas ini berlaku bagi siapa saja yang bertindak sebagai konselor.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa konselor merupakan suatu profesi. Oleh karena itu pekerjaan konselor hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang profesional yaitu orang yang telah mengikuti pendidikan profesi dalam bidang bimbingan dan konseling yang telah disiapkan secara khusus melalui pendidikan formal. Konselor juga dituntut melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya secara profesional.

 

c.       Tugas-tugas Konselor

Seseorang konselor harus menjadi cermin bagi klien. Sebagaimana dijelaskan dalam Dirman Allah SWT :

 

لَقَدْ كان لكُمْ في رسولِ اللهِ أُسوَةٌ حَسنَةٌ لِمَنْ كان يَرجُواْ اللهَ واليومَ الأَخِرَ وذَكَرَ اللهَ كثِيْرًا (21)

 

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (Q.S Al-Ahzab: 21).

 

Secara lebih detail akan diterangkan mengenai tugas-tugas konselor yang islami sebagai berikut:

1)      Konselor dalam memberikan bimbinganya haruslah merupakan teladan yang baik bagi anak asuh atau anak bimbing.

2)      Konselor merupakan teladan bagi anak asuh yang lebih arif, lebih bijaksana. Lebih mengetahui permasalahan, dam dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian masalah. Meskipun demikian tidak berarti konselor atau pendamping tanpa cacat. Sebagai manusia yang memiliki berbagai keterbatasan dan kelemahan perilaku yang dapat dilihat atau di jadikan ukuran kualitas oleh anak asuh.

3)      Kemampuan bersimpati dan berempati yang melampaui dimensi duniawi.

4)      Seorang konselor adalah seseorang yang tanggap terhadap persoalan klien, ia dapat bersimpati pada apa yang terjadi dalam diri klien serta berempati terhadap apa yang di rasakan oleh klien.[9]

Konselor hendaknya memulai segala perbuatan adalah bagian dari kebajikan hidup, bagian dari ibadah. Konseling atau pendampingan adalah suatu upaya tausiah menghilangkan penderitaan adalah upaya pembebasan manusia dari kekufuran, memperbaiki sifat-sifat negatif klien atau anak asuh adalah upaya menjadikan klien manusia yang sempurna.

2.      Kode Etik Konselor

a.      Pengertian Kode Etik

Kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode yang berarti tulisan (berupa kata-kata, tanda) dengan persetujuan memunyai arti atau maksud tertentu; sedangkan etik, dapat berarti aturan tata susila;sikap atau akhlak. Dengan demikian, kode atik secara kebahasaan berarti ketentuan dan aturan yang berkenaan menyangkut tata susila dan akhlak yang dituangkan dalam sebuah tulisan.[10]

Menurut Saondi dan Suherman[11] adalah Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. profesi termasuk dalam sebuah kelompok yang memiliki tugas, ujian dan fungsi tertentu. Berbagai macam profesi memerlukan tata aturan agar dapat berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh kelompok tersebut. Debfab memperlihatkan tingkah laku, sikap, dan perbuatan ketika sedang bertugas sesuai dengan yang tercantum dalam kode etik, maka kepercayaan masyarakat akan suatu profesi menjadinkuat, karena setiap konseli mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.

Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya. Aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu.

Etika profesi Bimbingan dan Konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada klien. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah:

1.      Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia, dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku bangsa, agama. Atau budaya.

2.      Setiap orang/individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri.

3.      Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya.

4.      Setiap konselor membantu perkembangan setiap klien, melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional.

5.      Hubungan konselor-konseli sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik (etika profesi).

 

Kode Etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat.

Kode etik konselor merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi Bimbingan dan Konseling. Kode Etik konselor Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota.[12]

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah merupakan pedoman dan landasan moral yang berisi aturan bagi anggota profesi bimbingan dan konseling mencakup tingkah laku, sikap akhlak, dan perbuatan yang wajib dipatuhi dan diamalkan oleh setiap anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling dengan harapan dapat bertanggungjawab dalam menjalani tugasnya sebagai seorang profesional.

 

b.      Tujuan Kode Etik

Tujuan adanya kode etik adalah untuk anggota dan organisai profesi konselor itu sendiri. Secara umum, menurut Soerjipto & Kosasi tujuan kode etik yaitu[13]:

1.      Untuk menjunjung tinggi Martabat Profesi

Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Olej karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tindak atau kelakukan anggotan profesi dapat mencemarkan nama baik profesi.

2.      Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

Kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan batin (spritual atau mental) . dalam kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya.

3.      Untuk meningkatkan pengabdian para anggota

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya.

4.      Untuk meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

5.      Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegian yang dirancang organisasi.

                               Menurut ABKIN yang dikutip oleh Ilham, kode etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia memiliki lima tujuan, yaitu[14] :

1.      Memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.

2.      Membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional.

3.      Mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).

4.      Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenal diri anggota profesi.

5.      Melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseli.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi bimbingan dan konseling; membantu menjaga dan memilihara kesejahteraan anggota profesi bimbingan dan konseling dalam membangun pelayanan yang profesional; memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota profesi dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling; meningkatkan mutu organisasi profesi sesuai dengan misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia; dan melindungi anggota profesi dan sasaran layanan atau konseli dengan meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

c.       Pentingnya Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Menurut Gladding, pentingnya Kode etik dalam profesi Bimbingan dan Konseling  ada tiga alasan, diantaranya :

1.      Kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Kode etik memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri alih-alih dikendalikan oleh undang-undang.

2.      Kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi.

3.      Kode etik melindungi praktisi dari publik, terutama untuk pengaduan malpraktik. Jika konselor bertindak sesuai batas-batas etik, tingkah lakunya akan dinilai telah mematuhi standar umum.[15]

Keberadaan kode etik profesi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap suatu profesi. Sehingga ketika masyarakat menggunakan jasa profesi tersebut, keamana dan kerahasiannya akan terjamin dan tidak menimbulkan kecuriaan karena sudah tercantum dalam kode etik mengenai aturan yang menyangkut hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi.

Pentingnya kode etik profesi bimbingan dan konseling bagi sorang konselor dalam menjalankan tugasnya menurut Wibowo :

1.      Memberikan pedoman etis/ moral berperilaku waktu mengambil keputusan bertindak menjalankan tugas profesi konseling.

2.      Memberikan perlindungan kepada konseli (induvidu pengguna).

3.      Mengatur tingkah laku pada waktu menjalankan tugas dan mengatur hubungan konselor dengan konseli, rekan sejawat dan tenaga-tenaga profesional yang lain, atasan, lembaga tempat kerja.

4.      Memberikan dasar untuk melakukan penilaian atas profesional yang dilakukannya.

5.      Menjaga nama baik profesi terhadap masyarakat dengan mengusahakan standar mutu pelayanan dengan kecakapan tinggi dan menghindari perilaku tidak layak atau tidak patut/ pantas.

6.      Memberikan pedoman berbuat bagi konselor jika menghadapi dilema etis.

7.      Menunjukkan kepada konselor standar etika yang mencerminkan pengharapan masyarakat.[16]

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah dapat melindungi dan memperkuat kepercayaan publik dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling; mengatur hubungan konselor dengan konseli, teman sejawat, lembaga tempat bekerja, pimpinan, dan profesi lain yang ada hubungannya dengan profesi bimbingan dan konseling; dan mengontrol anggota profesi bimbingan dan konseling ketika bertingkah laku tidak sesuai dengan etika yang diharapkan oleh masyarakat.

d.      Macam-macam Kode Etik Konselor

Berdasarkan keputusan pengurus besar asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia (PBABKIN) nomor 010 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka sebagian dari kode etik itu adalah sebagai berikut:

1.      Kualifikasi Konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan.

a.       Konselor wajib terus menerus mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia wajib mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri, yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan profesional serta merugikan klien.

b.      Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib dan hormat.

c.       Konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran mapun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubunganya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana di atur dalam kode etik ini.

d.      Konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk keuntungan material, finansial, dan popularitas.

e.       Konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.[17]

2.      Penyimpanan dan Penggunaan Informasi.

a.       Catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman dan data lain, semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Penggunaan data/ informasi untuk keperluan identitas klien di rahasiakan.

b.      Penyampaian informasi klien kepada keluarga atau kepala anggota profesi lain membutuhkan persetujuan klien.

c.       Penggunaan informasi tentang klien dengan anggota profesi yang sama atau yang lainb dapat dibenarkan, asalkan buntuk kepentingan klien dan tidak merugikan klien.

d.      Keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya.

3.      Hubungan dengan pemberian pada pelayanan.

a.       Konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor.

b.      Klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang kongkrit. Sebaliknya konselor tidak akan melanjutkan hubungan apanila klien ternyata tidak memperolehmanfaat dari hubungan itu.

4.      Hubungan dengan Klien.

a.       Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan klien.

b.       Konselor wajib menempatkan kepetingan klienya di atas kepentingan pribadinya.

c.       Dalam melakukan tugasnya konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial ekonomi masyarakat.

d.       Konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan.

e.       Konselor wajib memberikan bantuan kepada siapapun lebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang yang menghendaki.

f.        Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki oleh klien.

g.       Konselor wajib menjelaskan kepasa klien sifat hubungan yang sedang dibinadan batas-batas tanggung jawab masig-masing dalam hubungan profesional.

h.       Konselor wajib mengutamakan perhatian kepada klien, apabila timbul masalah dalam kesetiaan ini, maka wajib diperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntutan profesinya sebagai konselor.

i.         Konselor tidak bisa memberikan bantuan kepada sanak keluarga, teman-teman karibnya, sepanjang hubunganya profesional.[18]

5.      Konsultasi dengan Rekan Sejawat.

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada seorang klien, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia wajib berkonsultasi dengan sejawat selingkungan profesi. Untuk hal itu ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari kliennya. Dan apabila klien ingin memiliki lebih dari satu konselor itu boleh saja, akan tetapi tergantung dari masalah yang akan di hadapi oleh si klien itu apabila sang konselor yang A tidak bisa mengatasi masalah klien dia boleh berkonsultasi ke konselor yang lain yang di sarankan oleh konselor A, dan apabila si klien ingin lebih dari dua konselor tetapi dia tidak berkonsultasi kepada konselor yang tadi juga tidak apa-apa asalkan si klien bisa meyaring dari pengeluaran masalah itu, dan tidak membuat si klien kebingungan apabila dia lebih dari satu konselor karena beda orang biasanya beda pendapat lebih baik dia memiliki satu konselor saja sama seperti seorang dokter spesialis hanya dokter spesialis itu yang dapat mengerti kondisi pasiennya sama dengan konselor dia lebih tau kondisi kliennya dari pada konselor yang lain yang jelas baru tau masalah yang dihadapi klien.

6.      Alih Tangan Kasus.

Kode etik yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (klien) kiranya dapat mengalih-tangankan kepada pihak yang lebih ahli.

7.      Hubungan Kelembagaan

Prinsip umum ketika konselor bekerja dalam suatu lembaga perlu memperhatikan penyimpanan serta penyebaran informasi konseli sehingga wajib ada pengertian dan kesepakatan antara konselor dengan pihak lembaga tempat konselor bekerja. Keterkaitan kelembagaan dengan konselor yaitu adanya peraturan-peraturan di lembaga tempat konselor bekerja sehingga wajib konselor untuk bertanggung jawab dalam mematuhi progam-progam di lembaga tersebut. Konselor dapat mengundurkan diri jika tidak cocok dengan ketentun-ketentuan yang berlaku di lembaga tempat bekerja.

 

e.       Praktek mandiri dan laporan kepada pihak lain

Konselor dapat melakukan praktik mandiri ketika memperoleh izin praktik dari Organisasi Profesi ABKIN. Ketika mendapatkan izin praktek mandiri, konselor tetap mentaati kode etik profesi dan berhak mendapat dukungan serta perlindungan dari rekan seprofesi. Laporan kepada pihak lain (misal: badan di luar profesinya) dan wajib memberikan keterangan informasi konseli, konselor perlu sebijaksana mungkin menyampaikan informasi agar pihak tetap dilindungi dan tidak dirugikan.

 

f.        Ketaatan pada Profesi

Konselor wajib melaksanakan hak dan kewajiban tugasnya terhadap konseli dan profesi yang sepenuhnya untuk kepentingan dan kebahagian konseli. Tidak menyalahgunakan profesinya sebagai konselor untuk mencari keuntungan pribadi atau yang dapat merugikan konseli (misalkan menerima komisi atau balas jasa dalam bentuk yang tidak wajar). Konselor yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh ABKIN.[19]

Adapun rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling, antara lain:

1.      Dasar Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Pembahasan pertama kode etik profesi bimbingan dan konseling mencakup definisi, prinsip, dan tujuan orgranisasi profesi Asosiasi Bimbingan dan Konseling; pengertian kode etik profesi bimbingan dan konseling; dan landasan legal kode etik profesi bimbingan dan konseling.

Adapun landasan legal kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia adalah:

a)      Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

b)      UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

c)      Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 tentang Standar pendidikan dan Tenaga Kependidikan).

d)      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

e)      Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

f)       Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

g)      Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) yang disusun dan diberlakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai Tahun 2003/2004.

h)      Panduan Pengembangan Diri yang disusun dan diberlakukan oleh Pusat Kurikulum Badan Pengembangan dan Penelitian Pendidikan sejak tahun 2006.[20]

2.      Kualifikasi dan Kompetensi Kode Etik

Pembahasan kedua kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu mengenai kualifikasi konselor, kompetensi konselor, dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling.

a)      Kualifikasi

Kualifikasi konselor adalah anggota ABKIN yang minimal Sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling, dan tamatan Pendidikan Profesi Konselor (PPK).

b)     Kompetensi

1)      Memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani dengan menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih, dan mengedepankan kepentingan konseli dalam situasi umum, dan  Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli, dalam ragam budaya Indonesia pada situasi kehidupan global yang adil dan beradab.

2)      Menguasai landasan teoritik keilmuan pendidikan dan bimbingan dan konseling dengan Menguasai teori dan praksis pendidikan, Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling dan Menguasai esensi dan praktik operasional pelayanan bimbingan dan konseling pada setting pendidikan dalam berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan, serta setting non-pendidikan.

3)      Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap konseli dengan merancang program bimbingan dan konseling, khususnya untuk sasaran layanan atau konseli pada satuan pendidikan, atau unit kerja/organisasi atau lembaga tempat konselor bertugas, menguasai konsep, praksis dan praktik asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling, melalui penerapan pendekatan dan teknik konseling secara eklektik-komperhensif dan Menilai proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling.

4)      Mengembangkan pribadi dan profesionalitas diri secara berkelanjutan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian berkarakter serta kinerja profesional, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi dan mengembangkan diri untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang profesi melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, ikut seminar lokakarya dalam bidang Bimbingan dan Konseling.[21]

g.      Palanggaran dan Sanksi

Pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu mengenai bentuk pelanggaran dan sanksi anggota profesi bimbingan dan konseling yang melakukan tindakan pelanggaran merugikan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling.

1)      Bentuk Pelanggaran

a)      Pelanggaran Umum

(1)   Melanggar nilai dan norma yang mencemarkan nama baik profesi Bimbingan dan Konseling dan Organisasinya, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.

(2)   Melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik profesi Bimbingan dan Konseling.

b)      Pelanggaran Terhadap Konseli

(1)   Menyebarkan/membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli

(2)   Melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis) terhadap konseli, dan merugikan konseli.

(3)   Melakukan tindak kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap konseli.

(4)   Kesalahan dalam melakukan praktik profesional (pendekatan, prosedur, teknik, instrumentasi, evaluasi, dan tindak lanjut).

(5)   Tidak memberikan pelayanan atau mengabaikan permintaan konseli untuk mendapatkan pelayanan.

(6)   Melakukan referral terhadap pihak lain yang tidak sesuai dengan masalah konseli dan merugikan konseli.

c)      Pelanggaran Terkait dengan Lembaga Kerja

(1)   Melakukan kesalahan terhadap lembaga berkenaan dengan tanggung jawabnya sebagai konselor yang bekerja dilembaga yang dimaksudkan.

(2)   Melakukan kesalahan pidana terhadap lembaga yang dimaksud yang dikenal sanksi/hukum yang mencemarkan nama baik profesi Bimbingan dan Konseling.

d)      Pelanggaran Terhadap rekan Sejawat

(1)   Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik antar sejawat konselor, seperti penghinaan, menolak untuk bekerjasama, sikap arogan.

(2)   Berebut konseli untuk dilayani antar sesama konselor.

e)      Pelanggaran Terhadap Organisasi Profesi

(1)   Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.

(2)   Mencemarkan nama baik profesi dan organisasi profesinya.[22]

 

2)      Sanksi Pelanggaran

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling maka kepada konselor diberikan sanksi sebagai berikut:

a)      Teguran secara lisan dan tertulis.

b)      Peringatan keras secara tertulis.

c)      Pencabutan keanggotaan ABKIN.

d)      Pencabulan lisensi izin praktik mandiri.

e)      Apabila terkait dengan permasalahan hukum/kriminal maka permasalahan tersebut diserahkan pada pihak yang berwenang.[23]

 

3)      Mekanisme Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi terhadap konselor yang dianggap melanggar kode etik dilakukan sebagai berikut:

a)      Diperolehnya pengaduan dan atau informasi tentang adanya pelanggaran dari konseli dan atau pihak lain.

b)      Pengaduan/informasi disampaikan kepada Dewan Kode Etik, untuk diverifikasi.

c)      Konselor yang bersangkutan dipanggil untuk verifikasi pengaduan/informasi yang disampaikan oleh konseli dan atau pihak lain. Dalam hal ini konselor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

d)      Apabila ternyata memang ada pelanggaran dan pelanggaran itu dianggap masih relatif ringan, maka penyelesainya dilakukan oleh Dewan Kode Etik daetah yang kemduian dikuatkan oleh Pengerus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB-ABKIN).

e)      Apabila pelanggaran dilakukan oleh konselor cukup berat, Dewan Kode Etik Daerah melimpahkan penyelesainya kepada Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indoensia (PB-ABKIN).[24]

 

h.      Tugas Pokok dan Fungsi Kode Etik Profesi

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai asosiasi profesi membentuk Dewan Kode Etik Profesi Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dewan Kode Etik Profesi tersebut adalah:

1)      Menjaga tegaknya Kode Etik profesi Bimbingan dan Konseling sebagai profesi yang bermartabat.

2)      Mengadakan verifikasi tentang kebenaran pelanggaran terhadap kode etik oleh konselor yang dilaporkan oleh pihak tertentu.

3)      Menerima dan mempertimbangkan pembelaan dari konselor yang diadukan melanggar Kode Etik.

4)      Mempertimbangkan dan menjatuhkan sanksi kepada konselor yang nyata-nyata melanggar Kode Etik sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

5)      Bertindak sebagai sanksi di pengadilan berkenaan dengan perkara permasalahan hukum yang menyangkut anggota ABKIN dan ABKIN sebagai lembaga.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kode etik ada kaitanya dengan rumusan kode etik profesi guru dalam hal profesi bimbingan dan konseling yang bekerja di satuan pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan adanya persamaan mentaati kode etik profesi bimbingan dan konseling maupun kode etik guru sebagai pedoman dalam bekerja. Konselor sebagai pendidik wajib mentaati kode etik profesi guru yang menjelaskan hubungan-hubungan yang mencakup kewajiban guru terhadap: orang tua, masyarakat; Teman sejawat, profesi, dan pemerintah. Sebagai anggota profesi bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling perlu memahami dan menerapkan kode etik profesi bimbingan dan konseling mencakup 5 aspek yang terdiri dari (1) dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling (2) kualifikasi guru bimbingan dan konseling; kompetensi guru bimbingan dan konseling; dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling, (3) pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, (4) pelanggaran dan sanksi kode etik bimbingan dan konseling, (5) tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling.[25]

3.      Implementasi Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling

Penerapan kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai tujuan terkait dengan asas kerahasiaan yang tercantum dalam permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 4 butir a yang dikutip oleh Ilham. Dalam lampiran tersebut dijelaskan bahwa kerahasiaan yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik/konseli, sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling.

Menurut Mungin, kerahasiaan merupakan persoalan pokok yang paling penting dalam konseling kelompok. Konselor perlu menekankan kepada semua peserta konseli mengenai pentingnya pemeliharaan kerahasiaan. Ketika konseling kelompok berlangsung, kegiatan terbut merupakan rahasia bersama sebagai kelompok.

Penjelasan lain mengenai implementasi kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dalam ABKIN yang dikutip oleh Ilham, yaitu konselor perlu memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional dengan menyelenggarakan layanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional. Adapun komponen layanan bimbingan dan konseling dalam Permendikbud No. 111 yang dikutip oleh Ilham, yaitu layanan dasar, layanan permintaan dan perencanaan induvidual, yanan responsif, dan layanan dukungan sistem yang mencakup bidang layanan pribadi, belajar, sosial, dan karier.[26]

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yaitu berhubungan dengan asas kerahasiaan sebagaimana tercantum penjelasannya dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling.


 

BAB III

PEMBAHASAN

 

A.    KESIMPULAN

                  Peran Konselor dalam Bimbingan dan Konseling dituntut mempunyai peranan sebagai orang kepercayaan konseli/ siswa, sebagai teman bagi konseli/ siswa, bahkan konselor sekolahpun dituntut agar mampu berperan sebagai orang tua bagi klien/ siswa. Konselor harus selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal sekolah lainnya guna terlaksananya progam bimbingan dan konseling yang telah direncanakan, juga menjalin hubungan kepada semua siswa-siswa yang nyaris yidak mempunyai masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir, maupun kepada siswa-siswa  yang nyaris tidak mempunyai masalah gunan membantu dan memfasilitasi siswa dalam menyelesaikan kesulitan atau masalah.

             Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laki profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap profesional Bimbingan dan Konseling Indonesia dengan landasan pertama adalah Pancasila atas dasar mengingat profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Kedua, tuntutan profesi, yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 

            Implementasi kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yaitu berhubungan dengan asas kerahasiaan sebagaimana tercantum penjelasannya dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling.

 

B.     SARAN

Demikian makalah dari kami semoga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Adapun saran yang ingin disampaikan adalah:

1.      Kepada para pendidik harus mampu berperan sebagai konselor yang profesional dan memahami kode etik konselor dalam menjalankan tugas, sehingga tujuan pendidikan bisa dicapai;

2.      Kepara para pembaca/ calon guru semoga bisa mengambil pengalaman dari makalah ini mengenai peran dan kode etik Konselor  dam mencapai tujuan pendidikan:

3.      Apabila ada kritik dan saran, silakan sampaikan langsung kepada kami. Karena ktitik dan saran dari pembaca tentu sangat dibutuhkan untuk bahan intropeksi. Sehingga di masa yang mendatang, kami dapat menyusun makalah yang lebih baik lagi. Dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kami hanyalah hamba Allah SWT yang tidak luput dari khilaf dan lupa.


 

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu, 2010, Psikologi Sosial  Edisi Revisi, Yogyakarta: Rineka Cipta

Amti, Erman dan Prayitno, 2004, Dasar-Dasar Bimbingan Konseling, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2004.

Eddy Wibowo, Mungin, 2005, Konseling Kelompok Perkembangan, Semarang: UNNES Press.

Gladding, Samuel T, 2012, Konseling profesi yang menyeluruh, Yogyakarta: Indeks.

Ilham, Fajar, 2016, Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling pada Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menegah Pertama Negeri Se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul, Yogayakarta: UNY Press. SKRIPSI.

Mashudi, Farid, 2012, Psikologi Konseling, Yogyakarta: Ircisod.

Nurfuadi, 2012,  profesionalisme guru, Purwokerto: STAIN Press.

Rahardjo, Susilo & Agung Slamet Kusmanto, 2017, Pelaksanaan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling SMP/MTs Kabupaten Kudus, Jurnal Konseling Gusjigang Vol. 3 No. 2, Juli-Desember.

Saondi, ONdi & Aris Suherman, 2010, Etika Profesi Keguruan, Bandung: Refika Aditama.

 

Sodik, Abror, 2012, Hadis Bimbingan Konseling Islam, Yogyakarta: Fakultas Dakwah.

Surya, Muhammad, 2003, Psikologi Konseling, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

 

Soetjipto & Raflis Kosasi, 2011, Profesi Keguruan,  Bandung: Rineka Cipta.

 

Winardi, J, 2011, Motivasi dalam Pemotivasian jakarta: Raja Grafindo.

 

Yusuf, Syamsu, 2010 , Landasan Bimbingan dan Konseling, Bandung: Remaja Rosda Karya.


[1] Susilo Rahardjo & Agung Slamet Kusmanto, Pelaksanaan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling SMP/MTs Kabupaten Kudus, Jurnal Konseling Gusjigang Vol. 3 No. 2, Juli-Desember, 2017, hal. 2

[2] Abu Ahmadi, Psikologi Sosial  Edisi Revisi, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 35

[3] Ibid, hal. 40

[4] Farid Mashudi, Psikologi Konseling, (Yogyakarta: Ircisod, 2012), hal. 96

[5] J Winardi, Motivasi dalam Pemotivasian (jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 2

[6] Abror Sodik, Hadis Bimbingan Konseling Islam,  (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2012), hal. 238

[7] Muhammad Surya, Psikologi Konseling, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003), hal. 106

[8] Abu Bakar M Luddin, Psikologi Konseling, (Bandung, Citapustaka Media Perintis,2011),  hal. 53

[9] Munir Samsul, Bimbingan Dan Konseling Islam, (Jakarta: AMZAH, 2010). Hal. 259

[10] Nurfuadi, profesionalisme guru, (Purwokerto: STAIN Press, 2012), hal. 147

[11] Ondi Saondi & Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 96

[12] Syamsu Yusuf , Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hal. 17

[13] Soetjipto & Raflis Kosasi, Profesi Keguruan,  (Bandung: Rineka Cipta, 2011), hal. 31-32

[14] Fajar Ilham, Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling pada Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menegah Pertama Negeri Se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul, (Yogayakarta: UNY Press, 2016), Skripsi, hal. 18

[15] Samuel T. Gladding, Konseling profesi yang menyeluruh, (Yogyakarta: Indeks, 2012), hal. 68

[16] Mungin Eddy Wibowo, Konseling Kelompok Perkembangan, (Semarang: UNNES Press,2005), hal. 53

[17] Erman Amti dan Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan Konseling, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2004), 105.

[18] Ibid

[19] Ibid

[20] Ilham, Tingkat Pemahaman Kode Etik..., hal. 30

[21] Ibid, hal. 30-33

[22] Ibid, hal. 54

[23] Ibid

[24] Ibid, hal. 55

[25] Ibid, hal. 56-57

[26] Mungin Eddy Wibowo, Konseling Kelompok Perkembangan..., hal. 114


Posting Komentar

0 Komentar